Mamad, tukang becak yang melek politik: setiap pagi ia membaca koran lokal dan nasional. Jajang, penjual koran dengan kios kecil: koran-korannya akan selalu habis dibolak-balik Mamad yang numpang baca. Obrolan keduanya bisa tentang apa saja, termasuk soal pemerintah.
Jajang: Mad, apa yang akan kamu lakukan kalau jadi anggota DPD?
Mamad: DPD itu kan lembaga legislatif yang kewenangannya lemah, tak punya kekuasaan penuh untuk mewujudkan gagasan mereka sendiri. Kedudukan mereka ialah sebagai supporting organt-nya DPR, maka kalau mereka punya usul, ya sebatas jadi pengusul. Mereka bergantung kepada yang di atas (DPR).
Jajang: Jadi, serba tanggung ya?
Mamad: Ya iya. Padahal mereka itu penyalur aspirasi daerah. Bukankah negara kita begitu majemuk? Karakter setiap daerah berbeda dan unik. DPD didirikan dengan maksud mewakili daerah-daerah di parlemen. Dengan begitu, isu-isu di daerah jadi lebih mengemuka.
Jajang: Jadi, maksudmu?
Mamad: Pikirku, ya kedudukan DPD harus kuat dalam ketatanegaraan kita; harus bisa mewujudkan notion mereka sendiri. Untuk itu, harus ada upaya reeksistensi biar tak jadi lembaga yang tanggung. Coba kamu lihat di visi dan misi DPD. Apa yang aku bilang relevan kok.
Jajang: Terus, gimana caranya itu?
Mamad: Dorong perubahan UUD 1945 agar bisa memberi porsi lebih bagi DPD.
Jajang: Bagaimana dengan kepentingan daerah?
Mamad: Lho, ya harus jadi agenda utama lah. Otonomi daerah masih jauh dari harapan, kabupaten dengan provinsi jadi sering terbentur. Selain itu, pemekaran daerah harus dilakukan dengan tepat, kebanyakan jadi potensi korupsi. Kebijakan pemanfaatan sumber daya alam harus berpihak pada rakyat, jangan sampai disuap oleh perusahaan-perusahaan busuk.
Giatkan forum-forum dengan masyarakat, baik dengan kampus-kampus, LSM, juga masyarakat pedesaan. Kembangkan pendidikan berciri khas budaya lokal. Kembangkan juga kearifan lokal di tiap-tiap daerah. Ciptakan undang-undang ekonomi yang berbasis kerakyatan.
Jajang: Ah kamu, Mad. Kebanyakan baca koran.
Mamad: Lho, kamu yang duluan nanya kok, gimana sih?
Lagipula, yang lebih penting itu kualitas moral. Sudah klise, kebanyakan wakil rakyat cuma umbar janji, beretorika. Rakyat dijadikan komoditas politik, cuma diingat kalau lagi Pemilu. Habis manis, sepah dibuang.
Radhar Panca Dahana bilang, sistem dan iklim politik kita, termasuk pemimpinnya, sudah terlanjur pragmatis. Daoed Joesoef selalu bilang: zaman kita sekarang zaman edan. Itu zaman edan bukan romantisme ungkapan lho. Bukankah berita di koran setiap hari memang edan-edan? Kwik Kian Gie selalu mengingatkan tentang kemerdekaan ekonomi. Lha, wong kita sampai sekarang masih dijajah kok.
Jadi wakil rakyat itu harus membumi. Bagi yang membumi, jabatan itu bukan hal prestigius, melainkan amanah. Lihat tuh Dahlan Iskan sama Joko Widodo. Bukan maksud memuja, tapi kalau semua elite seperti mereka berdua, kamu bisa bayangkan gimana jadinya.
Jajang: Jadi ngelantur, Mad.
Mamad: Ah… mau judulnya DPR, DPRD, maupun DPD; buat rakyat kecil kaya kita mah yang penting harga-harga murah, kesejahteraan meningkat dan merata, anak bisa sekolah.
Jajang: Nah, yang ini aku setuju banget.
Wikipedia: Lho is a village development committee in Gorkha District in the Gandaki Zone of northern-central Nepal. →
